KHDA memperkenalkan kerangka pengamanan terpadu untuk lembaga pendidikan swasta Dubai
Knowledge and Human Development Authority memperkenalkan kerangka pengamanan terpadu untuk lembaga pendidikan swasta di Dubai pada 13 November 2026. Kebijakan baru ini bertujuan untuk melindungi peserta didik dari pelecehan dan intimidasi dalam lingkungan belajar fisik dan virtual. Kerangka kerja ini berlaku untuk pusat anak usia dini swasta, sekolah, lembaga pendidikan tinggi, serta pelatihan kejuruan dan lembaga pendidikan yang dilisensikan oleh Knowledge and Human Development Authority.
Persyaratan perlindungan institusional
Di bawah kerangka baru ini, setiap sekolah harus menetapkan tim perlindungan khusus untuk mengelola masalah keselamatan. Tim-tim ini harus mencakup kepala sekolah yang bertindak sebagai pengawas dan setidaknya dua petugas perlindungan. Fatma Mohamed Al Janahi, Direktur Kebijakan Foundation and Growth and Programs at the Knowledge and Human Development Authority, menyatakan bahwa kerangka kerja ini mendefinisikan peran-peran di dalam institusi dan mengharuskan sekolah untuk membentuk tim perlindungan dengan setidaknya dua petugas.
Kebijakan ini membahas pengamanan risiko dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkat yang berbeda berdasarkan tingkat keparahannya. Sementara kerangka kerja menyediakan masa tenggang satu tahun bagi lembaga untuk memenuhi persyaratan khusus, tindakan segera diperlukan untuk semua kasus yang mendesak. Untuk memastikan kesinambungan perawatan, kebijakan tersebut memastikan bahwa catatan insiden intimidasi atau pelecehan mengikuti seorang siswa jika mereka pindah ke sekolah lain di dalam emirat.
Usia pelajar dan ruang lingkup digital
Ruang lingkup perlindungan untuk peserta didik bervariasi tergantung pada konteks kelembagaan tertentu. Beberapa laporan menunjukkan ambang usia untuk pelajar yang dilindungi adalah 18 tahun ke atas, sementara laporan lain menunjukkan ruang lingkupnya meluas ke 21 tahun ke bawah. Kerangka kerja ini dirancang untuk mencakup semua aspek pengalaman pendidikan modern, termasuk interaksi digital dalam lingkungan belajar virtual.
Untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan prosedur tindak lanjut, Knowledge and Human Development Authority berencana menerapkan solusi teknologi baru. Sistem manajemen kasus otomatis dijadwalkan untuk diperkenalkan pada kuartal pertama 2027. Sistem ini akan berfungsi untuk menstandardisasi bagaimana insiden dilaporkan dan bagaimana pihak berwenang menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.
Keselarasan sosial yang strategis
Kerangka pengamanan ini dirancang untuk menyelaraskan dengan beberapa inisiatif regional utama dan standar hukum. Kebijakan ini mematuhi prinsip-prinsip Hukum Hak Anak Wadeema dan mendukung Agenda Sosial Dubai 33 dan Strategi Pendidikan Dubai 2033. Tujuan strategis ini berfokus pada pengembangan sosial dan pendidikan jangka panjang di dalam emirat.
Dr. Saeed Mubarak bin Kharbash, Kepala Eksekutif Kebijakan, Riset, dan Program di Knowledge and Human Development Authority, menyatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan peserta didik merupakan dasar bagi masa depan masyarakat. Dr. Saeed Mubarak bin Kharbash juga menyatakan bahwa kerangka kerja tersebut menempatkan keluarga di pusat pembangunan sosial.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0